Menurut Daud bahwa saat ini kondisi objek bidang tanah milik penggugat tersebut telah dikuasai secara melawan hukum dan dibangun fasilitas jalan operasional dan saluran pipa oleh PT Chevron Pacific Indonesia (Tergugat I), tanpa memberikan ganti rugi terlebih dahulu kepada penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek bidang tanah tersebut. 

“Padahal pada tahun 2002 tanah milik klien kami tersebut telah selesai dipetakan oleh PT Caltex (sekarang PT CPI) dan hanya tinggal menunggu pembayaran saja dari Caltex ke Buyung Nahar. Juru ukurnya sudah memberi pernyataan saat mengukur dengan petugas PT Caltex bahwa yang diukur itu tanah milik Buyung Nahar.  Ketika Caltex berganti nama menjadi PT Chevron Pacific Indonesia ganti rugi malah diberikan kepada orang lain sebesar Rp13 miliar, bukan diberikan kepada Buyung Nahar. Penerima uang ganti rugi itu sampai sekarang dirahasiakan. Usut punya usut, rupanya ada dugaan mafia tanah bermain mengganti nama pemilik tanah,  memalsukan surat tanah dan diduga melibatkan seorang oknum anggota dewan di Riau ini. Dan kami akan segera melaporkan kasus tindak pidana ini ke aparat penegak hukum," tegas Daud Pasaribu.

“Sebagai kuasa hukum, kami menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan bahwa Tergugat I hingga Tergugat IX telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad),” jelas Daud Pasaribu.

“Sebagai Warga Negara Indonesia, saya punya hak untuk memperjuangkan hak-hak saya. Saya pernah dihukum penjara selama 1 tahun atas tuduhan pemalsuan dokumen, padahal semuanya itu saya peroleh dengan sah secara hukum. Saat ini yang saya minta adalah keadilan, setiap hari saya berdoa dan berzikir supaya keadilan berpihak kepada saya. Tuhan tidak tidur!” tegas Buyung Nahar.(*/di/azf)